Anggota DPR RI Sri Meliyana saat menyerahkan Pandangan Fraksi Gerindra atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/08/2024). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra mendukung desain kebijakan APBN Tahun 2025 dengan tema ‘Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’. Desain kebijakan Fraksi Partai Gerindra tersebut berfokus untuk mendukung akselerasi pembangunan SDM yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah serta peningkatan investasi, penguatan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. 

Fraksi Partai Gerindra juga mengapresiasi kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memberikan ruang terhadap pemerintahan yang baru di dalam menentukan program-program kedepannya untuk kemajuan Indonesia.

“Legasi yang bagus sehingga Pemerintah baru nanti bisa langsung bekerja merealisasikan janji-janji kampanyenya dalam Pilpres 2024. Kami mengapresiasi atas dukungan keleluasaan anggaran untuk program-program unggulan pemerintahan yang akan datang,” tutur Sri Meliyana saat membacakan Pandangan Fraksi Gerindra atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/08/2024).

Menanggapi RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya, Fraksi Partai Gerindra mendukung Pemerintah untuk lebih serius melakukan revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian.

Adapun sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak sebesar 39,45 juta orang atau setara 28,21 persen dari total tenaga kerja pada tahun 2023. Kemudian sektor industri pengolahan mencapai 19,34 juta orang atau setara 13,38 persen dari total tenaga kerja. Dari jumlah tersebut 65,6 persen diantaranya dipekerjakan oleh industri kecil dan menengah.

“Fraksi Partai Gerindra DPR RI berpandangan bahwa sektor-sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, harus menjadi fokus dan mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah,” ujarnya.

Terkait dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang diusulkan pada kisaran 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kisaran 105-108. Fraksi Partai Gerindra berpandangan agar target tersebut diikuti dengan keberpihakan yang nyata kepada para petani dan nelayan. (gal/rdn)